Opini Publik: Menganalisis Dibalik Aksi Demo 4 November 2016

Adanya Dugaan Kasus Penistaan Agama Yang Dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Kontroversi surat Al-Maidah ini juga muncul setelah kelompok yang menamakan dirinya Advokat inta Tanah Air yang melaporkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Badan pengawas pemilu (Bawaslu) pada 27 septermber 2016. Banyak masyarakat yang pro dan gubernur non-aktif  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sebenarnya dalam kasus ini tidak perlu ditanggapi dengan sikap yang terlalu reaktif dari masyarakat, karena pada dasarnya Indonesia adalah bukan dengan satu agama. Indonesia memiliki berbagai macam agama, yang diharapkan dengan adanya kemajemukan agama ini dapat menimbulkan toleransi diantara umat beragama. Dengan adanya toleransi diantara umat beragama ini, diharapkan bisa mempererat dan memperkuat serta mempersatukan bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh. Bahkan organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun bersikap biasa saja, tetapi juga tidak ada yang bisa melarang anggotanya jika ingin mengikuti demonstrasi pada 4 november 2016.

Namun, kasus ini menjadi amunisi baru bagi kalangan penentang Ahok yang dalam hal ini  dipimpin, kelompok garis keras pimpinan Habib Rizieq Shihab Front pembela islam (FPI). Mereka menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ahok, tidak seharusnya dilakukan. Karena bagi mereka, tindakan itu telah dianggap menistakan agama, menodai Al-Qur’an, menghina ummat, dan melecehkan masyarakat yang mayoritas beragama islam.

Tetapi, dalam hal ini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sendiri juga sudah menyatakan maafnya melalui media massa. Dan seharusnya islam sebagai agama mayoritas harus memberikan contoh yang baik (Akhlakul Kharimah), bukan dengan tindakan yang anarkis seperti peristiwa yang terjadi pada 4 november 2016 di Istana Nagara, Jakarta. Jangan mau di pecah-belah seseorang atau organisasi yang mau memecah-belah Indonesia. Indonesia bukan negara agama, Indonesia adalah  Negara Kesatuan Yang  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inti dari semua permasalahan yang ada adalah jangan terlalu emosi dalam menghadapi suatu permasalahan, serta jangan begitu saja mudah percaya atas pemberitaan yang muncul. Pilah-pilah dan cari sumber pemberitaan yang benar berdasarkan fakta, baik dari segi media  cetak maupun melalui media elektronik dan media online (Internet).  

v  Asal usul rencana aksi 4 November

Aksi unjuk rasa ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ahok dituduh melakukan penistaan agama bermula dari ucapannya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu akhir September lalu. Saat itu, Ahok meminta warga jangan mau dibohongi pihak-pihak yang menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51 untuk menyerangnya secara politik. Aksi 4 November ini juga disebut sebagai aksi lanjutan dari massa ormas keagamaan pada Jumat, 14 Oktober lalu di depan Balai Kota DKI Jakarta.

v  Wacana meliburkan 4 November

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab mengimbau kantor dan sekolah diliburkan pada tanggal 4 November tersebut. Hal tersebut langsung direspon oleh Plt. Gub DKI Jakarta Soni Sumarsono. “Sekolah tetap berjalan dan Pemprov akan berjalan seperti biasanya. Pelayanan publik juga tetap buka," tandasnya.

v  Jihad konstitusional

Istilah Jihad Konstitusi telah lama dijalankan oleh Muhammadiyah. Ormas ini mendeklarasikan adanya Jihad Konstitusi sebagai gerakan hukum, sekitar tahun 2010 atau saat Muktamar Satu Abad Muhammadiyah di Yogyakarta, sejak era kepemimpinan Din Syamsudin. Sementara istilah Jihad Konstitusional baru mulai digunakan oleh ormas/kelompok peserta aksi 4 November akhir-akhir ini. FPI dalam penyataannya mengatakan bahwa jihad konstitusional adalah aksi penegakan hukum, bukan aksi SARA, atau pun aksi politik Pilkada. Namun mereka tidak menjelaskan maksudnya lebih lanjut.

v  Kelompok pro dan kontra

Meski sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam seperti FPI mengecam Ahok dengan tuduhan penistaan agama, namun tidak sedikit pula kelompok Islam lain yang membelanya.Bahkan MUI, PBNU, dan Muhammadiyah mengimbau anggotanya yang ingin turun ke jalan saat 4 November tidak membawa atribut ormas.
"Tapi jangan memakai atribut NU, jangan pakai bendera Ansor, karena NU didirikan bukan untuk berdemo, tapi untuk pendidikan, kerakyatan, dan kemasyarakatan," ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. Sedangkan Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan, mengungkapkan ada kekhawatiran terjadinya makar dalam aksi 4 November nanti atau seperti Kerusuhan Mei 1998.

v  Pengamanan Kepolisian

Sebanyak 5.630 personil polisi dari 56 kompi Brimob akan disiagakan di 32 titik Ibu Kota. Ribuan personil tersebut akan bersiaga dari bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, hingga beberapa objek vital lainnya. Mereka semua dikerahkan semua semata-mata karena ingin agar tidak ada kericuhan ataupun kerusuhan yang terjadi. Bukan karena ingin melindungi Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama.

v  Isu mengenai perintah tembak ditempat

Isu tersebut sontak membuat panas suasana Ibu Kota, Kapolri Jenderal Tito Karnavian langsung membantahnya. Dia meminta omongannya tidak dipelintir soal tindakan yang akan dilakukan Polri dalam mengamankan aksi 4 November.

Nama : Joko Bimo Prawiro Setyo
NPM  : C1021511RB1013
Prodi  : Ilmu Komunikasi